Atas permintaan yang keluar Kamis 12 Agustus itu, RIM mengeluarkan pernyataan yang menyatakan akses "sah menurut hukum" atas data terenkripsi dibolehkan. Seperti dilansir BBC, RIM menyatakan tak ada "kesepakatan khusus" dengan negara tertentu mengenai itu.
RIM menyatakan, ada empat prinsip yang menjadi pertimbangan setiap permintaan akses pada data yang dikirim dan diterima perangkat Blackberry. Salah satunya, layanan Blackberry tidak boleh diperlakukan berbeda dengan kompetitor. Juga, "tak boleh ada perubahan rancangan keamanan untuk konsumen Server Perusahaan Blackberry."
"RIM menjaga sebuah standar global yang konsisten untuk persyaratan akses sah menurut hukum tanpa ada kesepakatan khusus dengan negara tertentu," bunyi pernyataan RIM tersebut.
Pernyataan RIM ini jelas bukan hanya ditujukan pada India yang khawatir teroris menggunakan Blackberry yang tak bisa dipantau pemerintah itu. India jelas khawatir karena pernah mengalami serangan teroris di pusat keuangannya, Mumbai, pada tahun 2008, yang menewaskan 166 orang.
India menambah barisan negara yang memasalahkan akses data yang tersimpan di server RIM di Kanada dan Inggris itu. Uni Arab Emirat menjadi negara pertama yang mengancam blokir karena menilai Blackberry sebagai "risiko keamanan nasional" karena bisa mengirim pesan dan e-mail tanpa bisa diketahui pemerintah.
Beberapa negara seperti Lebanon, Aljazair, Arab Saudi dan Kuwait kemudian mengikuti Uni Arab Emirat. Belakangan Indonesia, seperti disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring juga menyurati RIM meminta servernya ditaruh di Indonesia.