.JPG)
Berada dalam posisi tertinggi dalam sebuah Negara atau pemerintahan, tentu memiliki tingkat sentiment negative yang tidak kecil, entah itu datang dari golongan yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan atau bahkan datang dari golongan oposisi yang kerap kritis terhadap setiap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.Namun demikan, setiap kritikan terkadang hanya dianggap angin lalu, yang ketika berhembus tidak akan mundur kebelakang untuk memulai dari awal, tidak jarang kesalahan yang dilakukan senganja untuk ditutupi meskipun sesungguhnya semua orang juga tau bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang merugikan orang banyak.
Tetapi apa yang terjadi terhadap para pemimpin yang ada di Negeri sakura Jepang, berbanding terbalik dengan apa yang ada di Negara kita INDONESIA.
Apa yang membedakan antara Jepang dan Indonesia?, jawabnya tentu saja banyak, tetapi dalam hal ini kita akan coba persempit makna dari perbedaan itu dari perspektif yang berbeda, artinya bahwa politik dalam Negeri Jepang dan Indonesia sangat jauh berbeda, dari segi kultur sudah pasti berbeda termasuk cara penyampaian aspirasinya.
Di Negara kita sangat jarang ada pemimpin atau penguasa yang mau dengan suka rela mengundurkan diri dari jabatannya jika ”terindikasi melakukan korupsi atau kejahatan yang sejenis”, jangankan baru terindikasi, sudah jadi tersangka atau terdakwa sekalipun, belum juga berniat untuk melepas jabatannya, berbeda dengan para pemimpin yang ada di Jepang yang jika terindikasi melakukan Korupsi, atau gagal menjalankan pemerintahan seperti janjinya pada saat kampanye, mereka dengan tangan terbuka rela melepaskan jabatan yang tidak mudah untuk bisa menduduki jabatan tersebut tanpa ada desakan mundur atau demo secara besar-besaran.
Tetapi apa yang terjadi di Negara kita?, tidak jarang mereka sengaja dilindungi oleh pihak-pihak tertentu, apa lagi jika orang tersebut memiliki jabatan penting.
“apakah manusia-manusia seperti ini yang mempunyai banyak kasus korupsi dan terlibat dalam menjalankan pemerintahaan layak untuk dipertahankan?”
Bagaimana mungkin Good Governance akan tercipta, jika yang menjalankan roda pemerintahan dikelilingi dengan pikiran korup?. Cobalah untuk berkaca ke Negara Jepang yang para peminpinnya berjiwa ksatria melepas jabatan jika ia punya masalah, bukan hanya pada kasus korupsi, tetapi kasus diluar korupsi sekalipun jika ia merasa punya tanggungjawab mereka tetap akan melepas jabatan yang tidak mudah untuk mendudukinya.
Sanggupkah para pemimpin kita menjadi plagiat dari apa yang kerap kali dilakukan oleh para Ksatria Jepang “jika tidak mampu menerapkan janji-janji paslu pada saat kampanye atau terindikasi korup?”
Rasa-rasanya manusia yang ingin meniru cara-cara pejabat di Jepang berdemokrasi belum di lahirkan di INDONESIA.
Jika tidak ada niat yang didasari dengan ketulusan dan kejujuran yang teramat mahal harganya, MUSTAHIL dan TIDAK AKAN PERNAH terjadi apa yang menjadi inti dari opini yang kampungan ini.